Surabayainsight.com, JAKARTA — Kepala Bakom Pemerintah RI, Muhammad Qodari, menanggapi saran eks Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Dino Patti Djalal terkait frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto yang belakangan menjadi sorotan publik.
Qodari mengawali tanggapannya dengan menyampaikan apresiasi atas masukan yang diberikan Dino Patti Djalal. Namun, dia menegaskan setiap kunjungan kerja Presiden ke luar negeri dilakukan dengan mempertimbangkan manfaat strategis bagi bangsa dan negara.
“Pasti azas manfaat menjadi suatu yang utama bagi Presiden dalam mengambil langkah-langkah, termasuk soal ke luar negeri. Manfaat itu dalam pengertian untuk bangsa dan negara,” ujar Qodari di Kantor Danantara, Minggu (31/5/2026).
Menurut dia, kunjungan luar negeri kepala negara dapat membuka peluang kerja sama yang luas bagi Indonesia di berbagai sektor.
Qodari mencontohkan lawatan Presiden Prabowo ke Prancis yang menghasilkan sejumlah pembahasan kerja sama bilateral strategis antara kedua negara.
Soroti Manfaat Kerja Sama dengan Prancis
Dia menjelaskan salah satu kerja sama penting yang dibahas ialah France–Indonesia High Level Business Council yang ditargetkan mampu meningkatkan perdagangan bilateral hingga tiga kali lipat pada 2035.
Selain itu, sejumlah sektor lain seperti pertahanan dan pendidikan juga menjadi fokus pembahasan dalam pertemuan tersebut.
“Ada banyak aspek kerja sama yang dibahas di sana,” imbuhnya.
Menanggapi kritik soal potensi pemborosan anggaran akibat tingginya intensitas kunjungan luar negeri Presiden, Qodari meminta publik turut mempertimbangkan manfaat yang diperoleh Indonesia dari lawatan tersebut.
“Ya kembali lagi, bagaimana kemudian azas kemanfaatan yang dibawa itu kan juga harus dipertimbangkan atau diperhitungkan. Kita yakin bahwa apa yang bisa diperoleh dari kunjungan dari Prancis kemarin itu memang betul-betul bisa besar dan signifikan,” pungkasnya.
Saran Dino untuk Prabowo
Sebelumnya, Dino Patti Djalal memberikan lima saran terkait frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto yang menjadi perhatian publik.
Dia menyoroti besarnya biaya yang harus dikeluarkan negara dalam setiap lawatan luar negeri Presiden, mulai dari tim pendahulu, pesawat, hotel, logistik, konsumsi, protokol, pengamanan, hingga uang harian delegasi.
Salah satu saran Dino ialah agar Presiden Prabowo menyerahkan sebagian besar misi diplomatik kepada Menteri Luar Negeri Sugiono.
Selain itu, dia juga menyarankan agar Presiden lebih banyak menerima kunjungan pejabat negara lain di Indonesia dengan mencontoh pola Presiden China Xi Jinping yang lebih sering menerima tamu negara di negaranya sendiri.
“Saya juga menganjurkan untuk satu tahun ke depan Presiden Prabowo lebih banyak menerima tamu negara di tanah air ketimbang melakukan perjalanan ke luar negeri,” ujar Dino dalam unggahannya di X, Sabtu (30/5/2026).
Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Qodari Tanggapi Saran Dino Patti Djalal Soal Pembatasan Kunjungan Luar Negeri Presiden“.
Leave a Reply