Surabayainsight.com, SOLO – Menteri Kebudayaan (Menbud) sekaligus Ketua Umum Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu-Ilmu Sosial (HIPIIS) Fadli Zon mendorong penguatan kolaborasi antara pakar atau ilmuwan sosial dan institusi pemerintah dalam merumuskan kebijakan negara.
Hal tersebut disampaikan Fadli saat menjadi pembicara kunci (keynote speaker) dalam Seminar Nasional HIPIIS bertajuk Peranan Ilmu-Ilmu Sosial dalam Membangun Negara yang Berkeadilan dan Berkeadaban Berbasis Budaya di Auditorium G.P.H. Haryo Mataram, Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Rabu (23/9/2026).
Fadli mengatakan HIPIIS yang berdiri sejak 1974 memiliki rekam jejak panjang dalam menyumbangkan pemikiran dan membangun narasi besar pembangunan bangsa. Menurut dia, peneliti sosial memiliki peran penting untuk menjembatani dunia akademik dengan dunia kebijakan.
“Saya mempelajari di dalam pemerintahan ini, ada tiga hal yang perlu kita lakukan, getting institution right (institusinya tepat), getting intervention right (kebijakan/programnya tepat), dan getting coordination right (koordinasinya tepat). Peneliti sosial adalah fondasi penting untuk membentuk kebijakan publik yang adil, inklusif, dan berkelanjutan,” tegas Fadli dalam paparannya, Rabu.
Menurut Fadli, peneliti sosial memiliki metode dan analisis untuk memahami fenomena secara holistik. Mereka dapat menggali akar masalah kemiskinan, ketimpangan, intoleransi, hingga perubahan budaya yang menurut dia tidak selalu terlihat jika hanya didekati melalui pendekatan statistik atau ekonomi.
Ilmu Sosial Hadapi Tantangan AI
Fadli tidak menampik ilmu sosial menghadapi tantangan akibat globalisasi yang memunculkan dunia tanpa batas serta pesatnya perkembangan teknologi informasi, khususnya kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI).
Meski demikian, dia meyakini ilmu sosial tetap relevan pada masa mendatang. “Kita bisa menerima kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berjalan cepat, tapi kita tidak boleh kehilangan kemanusiaan. Membangun ekonomi tidak boleh mengorbankan solidaritas sosial,” jelasnya.
Lebih lanjut, Fadli menyoroti potensi Indonesia sebagai laboratorium bagi ilmu-ilmu sosial karena memiliki kehidupan masyarakat yang beragam. Dia menyebut Indonesia memiliki 1.340 etnis suku bangsa dan 718 bahasa yang, menurutnya, mewakili sekitar 10% dari total bahasa di dunia.
Menurut Fadli, kekayaan budaya tersebut menjadi salah satu akar sistem demokrasi Indonesia. Dia mengatakan demokrasi Indonesia tidak bisa sekadar menyalin model Barat yang individualistik, tetapi perlu mempertimbangkan budaya komunal, gotong royong, dan musyawarah mufakat sebagaimana dirumuskan para pendiri bangsa dalam sila keempat Pancasila.
“Perbedaan suku, agama, dan golongan di negara lain bisa menjadi ancaman yang berujung disintegrasi, seperti pecahnya Uni Soviet menjadi 15 negara atau Yugoslavia menjadi tujuh negara karena hanya direkatkan oleh ideologi. Tapi di Indonesia, perbedaan itu justru menjadi binding power atau kekuatan pengikat karena kuatnya akulturasi budaya dan perkawinan silang,” urainya.
Dorong Ilmuwan Sosial Ciptakan Teori
Fadli juga mendorong ilmuwan dan peneliti sosial Indonesia lebih berani mengembangkan teori baru, bukan hanya mengikuti pemikiran ilmuwan Barat.
Menurut dia, karakter Indonesia sebagai negara dengan keragaman budaya perlu menjadi bahan kajian dan pengembangan ilmu sosial.
“Kita ini sebetulnya bukan sekadar nation state (negara bangsa), tapi civilizational state (negara peradaban) yang memiliki peradaban berlapis-lapis. Ini yang harus terus digali dan dinarasikan oleh para peneliti kita,” katanya.
Leave a Reply